Saksi Komjen Budi Mangkir, KPK Akan Kirim Surat Tembusan ke Presiden

Dari enam perwira polisi yang dipanggil KPK untuk menjadi saksi kasus Komjen Budi Gunawan, hanya satu yang memenuhi panggilan. Bila pada panggilan kedua, para saksi tak juga hadir, KPK akan mengirim surat panggilan ketiga sekaligus dengan tembusan ke Presiden Joko Widodo.

"Ada mekanisme prosedural. Saat ini tim akan melayangkan undangan kedua ke saksi-saksi ini," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di kantornya, Jl Rasuna Said, Jaksel, Selasa (20/1/2015).

Apabila nantinya undangan kedua itu tak juga direspon, KPK akan melayangkan panggilan ketiga. Nah di panggilan ini, surat KPK langsung ditembuskan ke Presiden dan Menkopolhukam Tedjo Edhy.

"Memberikan tembusan ke Presiden dan Menkopolhukam bahwa dua kali panggilan tidak hadir, sehingga semua pihak memberi perhatian secara tuntas," ujar Bambang.

Dalam ketentuan, pada panggilan ketiga ini penyidik diberi kewenangan untuk memanggil secara paksa (jika pada dua panggilan awal tak ada keterangan mengenai ketidakhadiran). Lantas akankah di panggilan ketiga akan ada panggilan paksa?

"Sampai hari ini belum ada opsi panggil paksa," ujar Bambang.

Tiga saksi yang dipanggil KPK hari ini tidak ada satu pun yang hadir. Saksi-saksi tersebut adalah Kapolda Kaltim Irjen Pol Andayono, Brigjen (purn) Heru Purwanto dan Wakapolres Jombang Kompol Sumardji. Hanya Andoyono yang memberikan konfirmasi mengapa tidak hadir.

Kemarin dari tiga saksi yang dipanggil, hanya satu yang mendatangi pemeriksaan KPK yakni Irjen (purn) Syahtria Sitepu yang pernah menjadi Widyaiswara Utama Sekolah Pimpinan Polri. 

Dua orang saksi lainnya yakni Dirtipidum Mabes Polri Herry Prastowo dan Kombes Ibnu Isticha, Dosen Utama di STIK Lemdikpol Polri tidak hadir. 

Herry menyatakan dia tengah berada di luar negeri sedangkan Ibnu tidak memberikan keterangan mengenai ketidakhadirannya. sumber detik

Read More »

19.55 | 0 komentar

Dicari! Pengendara Harley yang Kerjai Polisi di Bundaran HI

Polisi tengah mencari pengendara Harley yang mengerjai Briptu Ipnu Zanuri hingga jatuh di Bundaran HI. Ceritanya, pengendara Harley itu kena tilang. Saat hendak dibawa ke Polda Metro Jaya, dia malah tancap gas. Polisi yang dibonceng pengendara itu pun jatuh.

Dalam foto penilangan yang didapatkan detikcom, Selasa (20/1/2015), pengendara itu memakai rompi hitam. Dia memakai celana jeans, sepatu boot, helm, kemeja lengan panjang, rompi, serta sarung tangan. 

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul, peristiwa ini terjadi pada Minggu (18/1) siang. Saat itu polisi tengah melakukan razia terkait pelarangan kendaraan bermotor masuk kawasan HI.

Pengendara Harley itu nyelonong dan ditilang. Dia turun dan menaruh motornya di HI karena hendak bertemu temannya di Mal Indonesia. Satu jam kemudian kembali, dan saat hendak dibawa polisi dia malah kabur.

Sementara menurut Kasubdit Gatur AKBP Harun, Moge itu tidak memiliki surat lengkap. "Waktu ditanya surat-suratnya tidak ada, SIM dan STNK-nya juga tidak ada," tutur Harun.

"Pengendaranya masih dicari," urai dia. sumber detik

Read More »

19.04 | 0 komentar

Ahok Geram Ada Anggaran "Titipan DPRD" Rp 8,8 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram saat mengetahui munculnya anggaran sebesar Rp 8,8 triliun pada RAPBD DKI 2015 yang merupakan pokok pikiran DPRD DKI kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Basuki atau yang akrab disapa Ahok yakin bahwa tidak semua anggota DPRD setuju dengan alokasi dana anggaran yang terasa janggal itu. Ia akan menggalang mereka yang tidak sepakat untuk bersekutu dengannya.
"Saya yakin masih ada anggota DPRD yang baik. Saya juga sudah kasih tahu Pak Pras (Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi). Hari Senin saya bikin dua kubu, kubu yang mau ikut saya dan kubu yang tidak terima anggarannya saya coret. Kalau APBD tidak mau dibahas, ya saya gunakan APBD 2014 saja," kata Ahok di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015). 

"Jadi, anggota DPRD yang mau dukung saya gunakan APBD 2014, datang ke Balai Kota. (Anggota DPRD) yang enggak mau dukung saya, enggak usah datang ke Balai Kota. Ribut saja sudah sama saya," ujar Ahok lagi. 

Anggaran sebesar Rp 8,8 triliun itu telah dicoret oleh Basuki melalui sistem e-budgeting. Terkait sikap Ahok itulah, DPRD ditengarai batal menggelar rapat paripurna pada Jumat lalu. Sedianya, pada Jumat lalu, Ahok menyampaikan pidato pada sidang pandangan fraksi DPRD DKI dalam rapat paripurna RAPBD 2015. 

Ahok menilai, pengajuan dana anggaran sebesar itu tidak masuk akal. Anggaran itu dinamakan "anggaran visi misi", seperti sosialisasi surat keputusan (SK) gubernur. Ahok mengaku telah berdiskusi dengan aparat Pemprov DKI seperti Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati.

"Judul anggarannya saja 'visi misi', sampai Rp 8,8 triliun. Di dalamnya total anggaran sosialisasi SK gubernur saja sampai Rp 46 miliar setahun. Gila enggak? Apa yang mau disosialisasi SK gubernur? Makanya saya marah. Mereka (DPRD) enggak ada yang mau ngaku. Jadi, kalau mau berantem, ya berantem saja," kata Ahok. sumber megapolitan

Read More »

22.06 | 0 komentar