Welcome to www.kaosbordirlogo.blogspot.com .
Diberdayakan oleh Blogger.

Directory My Blog

MenPAN Ancam Pemda yang Lakukan Pembangkangan Penerimaan CPNS

JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN-RB), Yuddy Chisnandi mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi daerah yang melakukan pembangkangan terhadap hasil penerimaan CPNS. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menolak peserta CPNS yang sudah dinyatakan lulus seleksi.

"Daerah tidak bisa membangkang, awalnya menyiapkan formasi yang siap diisi namun peserta yang lulus seleksi tidak diterima," ujarnya, Ahad (1/3).

Yuddy melanjutkan, daerah yang diketahui bertindak demikian akan mendapat sanksi karena telah merugikan kepentingan orang lain. Menurutnya, sanksi yang dapat memberi efek jera adalah sanksi yang berkaitan dengan pasokan keuangan ke daerah.

"Instrumen keuangan merupakan instrumen yang cukup efektif bagi kepala daerah untuk dapat meningkatkan disiplinnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangkangan bisa saja terjadi jika ada kasus anak pejabat yang tidak lulus seleksi CPNS dan mencoba mencari celah untuk lulus dan ditempatkan di formasi tertentu. Menurutnya kewenangan daerah hanyalah menetapan formasi.

Pengurusan nomor identitas kepegawaian (NIP), tambah Yuddy, tetap dilakukan di pusat. Jika pusat sudah mengeluarkan NIP berarti peserta CPNS sudah sah sebagai aparatur sipil negara.

Read More »
10.27 | 0 komentar

Usulan Pengadaan UPS Tak Diketahui Camat

Jakarta - Tiga camat dari Kecamatan Kebon Jeruk, Kecamatan Tamansari, dan Kecamatan Tambora kaget saat ditanya mengenai pengadaan Uninterruptible Power System (UPS). Ketiganya mengaku tak mengusulkan pengadaan UPS untuk menopang kinerja di kantor kecamatan.

"Waduh! Apa lagi itu? Saya tidak pernah usulkan itu," kata Camat Tamansari Paris Limbong kepada Tempo, Ahad, 1 Maret 2015.

Camat Kebon Jeruk Agus Triono juga mengatakan tak merasa pernah mengajukan pengadaan UPS untuk menunjang kinerja kecamatan. Camat Tambora Mursidin pun tak tahu-menahu ihwal pengadaan UPS untuk kantor Kecamatan Tambora. "Waduh! Itu untuk apa ditaruh di kecamatan?" katanya terheran-heran.

Ketiga camat ini mengaku UPS bukan kebutuhan mendesak untuk kantor kecamatan. "Yang dibutuhkan kantor Kecamatan Tambora adalah perbaikan saluran supaya tidak banjir, bukan UPS," ujarnya. Menurut dia, pelayanan akan tetap diberikan untuk masyarakat ketika listrik padam. "Lagi pula tidak ada data-data yang sangat-sangat penting diselamatkan ketika listrik tiba-tiba padam, terlebih ada SOP untuk mengamankan data."

Paris Limbong bahkan mengatakan akan menolak barang tersebut jika datang ke kantor. "Belum butuh, untuk apa?" ucapnya. Paris mengatakan proyek pengadaan sarana dan prasarana sebaiknya yang betul-betul menyasar pada kepentingan masyarakat.

Sebelumnya, ramai diberitakan mengenai pengadaan UPS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 hasil pembahasan komisi DPRD untuk 8 kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Barat. Delapan kecamatan itu adalah Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Kecamatan Tambora. Nilai pengadaan per UPS untuk setiap kecamatan sebesar Rp 4.220.000.000.

Usulan pengadaan UPS tersebut ditandatangani di Jakarta pada 27 Januari 2015 oleh pemimpin Badan Anggaran, Ir H Triwisaksana Msc; Ketua Komisi A.H. Riano P. Ahmad; H Petra Lumbun SH MH, dan Syarif M SI. Usulan dicantumkan dari lembar 190 hingga 192 RAPBD 2015 hasil pembahasan di Komisi A DPRD.





Usulan pengadaan uniterruptible power system (UPS) ternyata tidak hanya untuk sekolah. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 hasil pembahasan komisi DPRD, delapan kecamatan dan 56 kelurahan di Kota Adminstrasi Jakarta Barat juga diusulkan untuk mendapatkan UPS.

Berdasarkan dokumen RAPBD 2015 versi DPRD yang diterimaKompas.com, besaran anggaran pengadaan UPS untuk setiap kelurahan dan kecamatan itu Rp 4.220.000.000.
Kecamatan di Jakbar tersebut adalah Kecamatan Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Kembangan, Palmerah, Taman Sari, dan Kecamatan Tambora.

Pengadaan UPS juga diusulkan untuk Kelurahan Angke, Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Duri Kepa, Duri Kosambi, Duri Selatan, Duri Utara, Glodok, Grogol, Jati Pulo, Jelambar, Jelambar Baru, Jembatan Besi dan Jembatan Lima.

Begitu juga dengan Kelurahan Joglo, Kalianyar, Kalideres, Kamal, Kapuk, Keagungan, Kebon Jeruk, Kedaung Kali Angke, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, Kelapa Dua, Kemanggisan, Kembangan Selatan, Kembangan Utara, Kota Bambu Selatan, Kota Bambu Utara, dan Krendang.

UPS juga dianggarkan untuk Kelurahan Krukut, Mangga Besar, Maphar, Meruya Selatan, Meruya Utara, Palmerah, Pegadungan, Pekojan, Pinangsia, Rawa Buaya, Roa Malaka, Semanan, Slipi, Srengseng, Sukabumi Selatan, Sukabumi Utara, Taman Sari, Tambora, TAnah Sereal, Tangki, Tanjung Duren Selatan, Tanjung Duren Utara, Tegal Alur, Tomang, dan Kelurahan Wijaya Kusuma.

Dengan harga Rp 4.220,000.000 per UPS, berarti total anggaran untuk pengadaannya mencapai Rp 270.080.000.000

Usulan proyek pengadaan UPS untuk kecamatan dan kelurahan itu yang dicantumkan dari lembar 190 hingga 192 RAPBD hasil pembahasan di Komisi A DPRD. Setiap lembar ada paraf Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi A.

Hasil pembahasan itu ditandatangani di Jakarta pada 27 Januari 2015. Yang membubuhkan tanda tangan adalah Pimpinan Badan Anggaran Ir H Triwisaksana Msc, Ketua Komisi A H Riano P Ahmad, H Petra Lumbun SH MH, Syarif M SI.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membeberkan usulan anggaran siluman yang diajukan oleh DPRD DKI kepada Dinas Pendidikan DKI dalam APBD 2015. Dua di antaranya adalah pengadaan UPS di dua sekolah, yakni SMPN 37 dan SMPN 41. Setiap UPS dianggarkan sebesar Rp 6 miliar. [Baca: Ini Usulan Anggaran Siluman DPRD DKI ke Dinas Pendidikan yang Diungkap Ahok]

Saat dikonfirmasi, Kepala SMPN 41 membantah mengajukan pengadaan UPS untuk sekolah yang dipimpinnya. "Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," kata Afrisyaf kepada Kompas.com, di kantornya, Jumat (27/2/2015). [Baca: Kepsek SMPN 41 Tak Pernah Ajukan UPS, apalagi Harganya Rp 6 Miliar]

Read More »
09.49 | 0 komentar

SMPN 41 DKI Soal UPS Rp 6 M: Kami Tak Pernah Usul, Kayak Gimana Alatnya?

Jakarta - SMPN 41 DKI Jakarta dalam APBD 2015 dicatut sebagai pihak yang akan menerima Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar. SMPN 41 mengatakan tak pernah mengusulkan UPS itu, bahkan bentuknya saja tidak pernah mengetahui.

Dana Siluman DPRD 

"Nggak, kita tidak pernah mengusulkan apalagi sampai Rp 6 miliar seperti itu. Pak Kepala Sekolah juga kemarin bertanya pada saya, 'Gimana nih, sekolah kita diberitain, katanya ngajuin alat sampai Rp 6 miliar'. Jadi Pak kepala sekolah juga tidak tahu menahu," jelas Wakasek Unang Nurahman saat dikonfirmasi detikcom di kantornya, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, atasannya dan dirinya mengetahui sekolahnya jadi pemberitaan di media massa berkaitan dengan pengadaan UPS itu. Namun, dirinya benar-benar tidak tahu, bahkan penampakan alatnya belum pernah melihat.

"Iya, saya juga baca di beberapa media, cuma kita tidak tahu, emang siapa sih? Ada nggak namanya.. (Penanggung jawab di SMP 41)? Emang UPS itu kaya gimana sih alatnya?" tanyanya balik pada detikcom.

Dia juga mengetahui fungsi alat UPS itu saat membacanya di media massa. "Ya kalau saya baca-baca dan dapat cerita sejenis energi atau daya gitu... bener nggak?" lagi-lagi dia bertanya balik.

Pengadaan UPS ini menjadi berita setelah Gubernur Ahok bersitegang dengan DPRD tentang APBD 2015. Ahok mencium ada oknum DPRD yang mengubah APBD tidak lewat e-budgeting dan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 12,1 triliun. Untuk pendidikan saja, jumlah proyek fiktif Rp 105 miliar, termasuk pengadaan UPS dan professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.

UPS adalah alat untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. Di Jakarta, harga UPS bermacam-macam. Bila hanya untuk menjaga komputer dari listrik turun, harga UPS tak lebih dari Rp 10 juta. Harga-harga itu berdasarkan dari situs-situs penjual barang komputer di kawasan Mangga Dua dan online shop barang elektronik.

Dana Siluman DPRD
Kadisdik Tegaskan Tak Ada Pengadaan UPS untuk 2015, Beda dengan Versi DPRD


Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Arie Budiman berbicara tentang pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dan peralatan pendidikan senilai Rp 105 miliar yang tercantum di APBD 2015 versi DPRD. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan pengadaan UPS dan peranti pendidikan semacam itu.

"Untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain," ujar Arie dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (27/2/2015).

Namun itu adalah APBD versi Pemprov DKI Jakarta. APBD 'buatan' DPRD beda lagi. Menurut Arie, APBD 2015 versi DPRD mencantumkan pengadaan UPS dll sehingga ada perbedaan dengan APBD yang di tangan Ahok. Ahok mencatat ada dana siluman Rp 12,1 triliun diAPBD versi DPRD.

"Makanya itu yang kemudian jadi perbedaan," imbuhnya.

Arie menambahkan, pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tahu menahu atas APBD versi DPRD. Karena hal tersebut bukan menjadi 'porsi' SKPD.

"SKPD nggak tahu sampai proses (versi DPRD). Bukan menjadi porsi kami. Kita nggak tahu angka Rp 12,1 triuliun itu dari mana. Saya sampaikan untuk 2015 nggak ada (UPS dll)," ucapnya.

Arie kemudian langsung berbicara pada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD atas hal tersebut. "APBD itu kan mencakup seluruh dinas. Konfirmasi ke Bappeda," tuturnya.


Dia juga menegaskan, dia tidak tahu-menahu soal dana siluman pengadaan UPS seharga Rp 5 miliar/sekolah pada 2014 lalu. Karena saat itu dia masih menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Ahok pada Kamis (26/2/2015), mengatakan, ada 'dana siluman' pengadaan UPS untuk 55 sekolah pada 2014. Setiap sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar untuk UPS.

"Sekarang kita lihat saja nih. (Sambil nunjukin berkas) Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp 5,8 miliar," kata Ahok yang membongkar praktik dana siluman APBD 2014 itu.

Ahok menuding anggota DPRD membuat anggaran versi sendiri tanpa melalui e-budgeting. Banyak program unggulan yang dipotong dan dialihkan menjadi proyek-proyek fiktif. Anggaran abal-abal itu dibuat setelah rapat paripurna yang mengesahkan RAPBD 2015 digelar.

Untuk Dinas Pendidikan saja, proyek fiktif sebanyak Rp 105,876 miliar. Proyek palsu itu itu selain pengadaan UPS adalah proyek pengadaan alat peraga untuk PAUD (Rp 15 miliar), peralatan audio class SD (Rp 4,5 miliar), hingga professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri (Rp 25,5 miliar).

DPRD DKI Jakarta saat ini berusaha menggulingkan Ahok dengan menggunakan hak angket dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan etika. sumber detik

Read More »
15.48 | 0 komentar