Jakarta - SMPN 41 DKI Jakarta dalam APBD 2015 dicatut sebagai pihak yang akan menerima Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar. SMPN 41 mengatakan tak pernah mengusulkan UPS itu, bahkan bentuknya saja tidak pernah mengetahui.
Dana Siluman DPRD
"Nggak, kita tidak pernah mengusulkan apalagi sampai Rp 6 miliar seperti itu. Pak Kepala Sekolah juga kemarin bertanya pada saya, 'Gimana nih, sekolah kita diberitain, katanya ngajuin alat sampai Rp 6 miliar'. Jadi Pak kepala sekolah juga tidak tahu menahu," jelas Wakasek Unang Nurahman saat dikonfirmasi detikcom di kantornya, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).
Menurutnya, atasannya dan dirinya mengetahui sekolahnya jadi pemberitaan di media massa berkaitan dengan pengadaan UPS itu. Namun, dirinya benar-benar tidak tahu, bahkan penampakan alatnya belum pernah melihat.
"Iya, saya juga baca di beberapa media, cuma kita tidak tahu, emang siapa sih? Ada nggak namanya.. (Penanggung jawab di SMP 41)? Emang UPS itu kaya gimana sih alatnya?" tanyanya balik pada detikcom.
Dia juga mengetahui fungsi alat UPS itu saat membacanya di media massa. "Ya kalau saya baca-baca dan dapat cerita sejenis energi atau daya gitu... bener nggak?" lagi-lagi dia bertanya balik.
Pengadaan UPS ini menjadi berita setelah Gubernur Ahok bersitegang dengan DPRD tentang APBD 2015. Ahok mencium ada oknum DPRD yang mengubah APBD tidak lewat e-budgeting dan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 12,1 triliun. Untuk pendidikan saja, jumlah proyek fiktif Rp 105 miliar, termasuk pengadaan UPS dan professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.
UPS adalah alat untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. Di Jakarta, harga UPS bermacam-macam. Bila hanya untuk menjaga komputer dari listrik turun, harga UPS tak lebih dari Rp 10 juta. Harga-harga itu berdasarkan dari situs-situs penjual barang komputer di kawasan Mangga Dua dan online shop barang elektronik.
Dana Siluman DPRD
Kadisdik Tegaskan Tak Ada Pengadaan UPS untuk 2015, Beda dengan Versi DPRD
Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Arie Budiman berbicara tentang pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dan peralatan pendidikan senilai Rp 105 miliar yang tercantum di APBD 2015 versi DPRD. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan pengadaan UPS dan peranti pendidikan semacam itu.
"Untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain," ujar Arie dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (27/2/2015).
Namun itu adalah APBD versi Pemprov DKI Jakarta. APBD 'buatan' DPRD beda lagi. Menurut Arie, APBD 2015 versi DPRD mencantumkan pengadaan UPS dll sehingga ada perbedaan dengan APBD yang di tangan Ahok. Ahok mencatat ada dana siluman Rp 12,1 triliun diAPBD versi DPRD.
"Makanya itu yang kemudian jadi perbedaan," imbuhnya.
Arie menambahkan, pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tahu menahu atas APBD versi DPRD. Karena hal tersebut bukan menjadi 'porsi' SKPD.
"SKPD nggak tahu sampai proses (versi DPRD). Bukan menjadi porsi kami. Kita nggak tahu angka Rp 12,1 triuliun itu dari mana. Saya sampaikan untuk 2015 nggak ada (UPS dll)," ucapnya.
Arie kemudian langsung berbicara pada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD atas hal tersebut. "APBD itu kan mencakup seluruh dinas. Konfirmasi ke Bappeda," tuturnya.
Dia juga menegaskan, dia tidak tahu-menahu soal dana siluman pengadaan UPS seharga Rp 5 miliar/sekolah pada 2014 lalu. Karena saat itu dia masih menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.
Ahok pada Kamis (26/2/2015), mengatakan, ada 'dana siluman' pengadaan UPS untuk 55 sekolah pada 2014. Setiap sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar untuk UPS.
"Sekarang kita lihat saja nih. (Sambil nunjukin berkas) Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp 5,8 miliar," kata Ahok yang membongkar praktik dana siluman APBD 2014 itu.
Ahok menuding anggota DPRD membuat anggaran versi sendiri tanpa melalui e-budgeting. Banyak program unggulan yang dipotong dan dialihkan menjadi proyek-proyek fiktif. Anggaran abal-abal itu dibuat setelah rapat paripurna yang mengesahkan RAPBD 2015 digelar.
Untuk Dinas Pendidikan saja, proyek fiktif sebanyak Rp 105,876 miliar. Proyek palsu itu itu selain pengadaan UPS adalah proyek pengadaan alat peraga untuk PAUD (Rp 15 miliar), peralatan audio class SD (Rp 4,5 miliar), hingga professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri (Rp 25,5 miliar).
DPRD DKI Jakarta saat ini berusaha menggulingkan Ahok dengan menggunakan hak angket dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan etika. sumber
detik
.jpg){kind=small}
.gif)
