kaos: Hot News

Tampilkan postingan dengan label Hot News. Tampilkan semua postingan

Tarif Tol Dalam Kota Naik 1 November, Ini Daftarnya

Jakarta -

Sebanyak 15 ruas jalan tol bakal mengalami penyesuaian tarif mulai 1 November 2015. Termasuk ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.

Jalan tol ini dikelola bersama oleh PT Jasa Marga Tbk (JSMR) dan PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Jalan tol ini menggunakan pola pengenaan tarif terbuka. Artinya pengenaan tarif dilakukan pada pintu masuk dengan satu besaran tarif yang sama di seluruh pintu masuk di mana pun pintu keluarnya.

"Jalan Tol Dalam Kota Jakarta tarifnya menjadi Golongan I Rp 9.000, Golongan II Rp 11.000, Golongan III Rp 14.500, Golongan IV Rp 18.000 dan Golongan V Rp 21.500," papar ‎Direktur Operasional PT Jasa Marga (Persero) Christianto Priambodo dalam paparan media, Jumat (30/10/2015).

Penetapan ini sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 507/KPTS/M/2015 yang ditandatangani tanggal 28 Oktober 2015 dan berlaku efektif 1 November 2015.

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 490/KPTS/M/2013 tanggal 28 November 2013, tarif Jalan Tol Dalam Kota Jakarta tahun 2013 adalah Golongan I Rp 8.000, Golongan II Rp 10.000, Golongan III Rp 13.000, Golongan IV Rp 16.000 dan Golongan V Rp 19.000

Kenaikan tarif jalan tol setiap 2 tahun sekali dijamin dalam Undang-undang. Di antaranya tertuang dalam Pasal 48 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan tol, Pasal 68 Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, serta Perjanjian Pengusaha Jalan Tol (PPJT) yang dilakukan masing-masing operator.

Sebagai patokan awal waktu penetapan diatur setiap dua tahun sekali sejak PPJT ruas tol yang bersangkutan ditandatangani. sumber

20.58 | 0 komentar

Pesawat Tanpa Awak Buatan Indonesia Siap Diproduksi

Lembaga riset maritim Indonesia Maritime Institute (IMI) bekerja sama dengan PT Trimitra Wisesa Abadi, Selasa (19/5), secara resmi memperkenalkan hasil pengembangan program Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle), di Waduk Jatiluhur, Jawa Barat, Selasa (19/5).

Pengenalan PTTA yang diberi nama OS-Wifanusa ini juga diikuti dengan demo flight full system. Demo flight ini juga dihadiri beberapa pejabat dari Kementerian Pertahanan.

Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan menerangkan bahwa PTTA ini merupakan kreasi anak bangsa. Meskipun kreasi lokal, ia menjamin PTTA ini memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan buatan negara lain.

"PTTA buatan anak bangsa ini memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan produksi dari negara-negara lain," ungkap Paonganan melalui siaran persnya yang diterima Republika.

Pria yang akrab disapa Ongen ini menerangkan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan tingkat geografis yang unik. Tidak sedikit batas-batas negara Indonesia berada di titik-titik yang sulit dijangkau seperti laut luas hingga pulau kecil.

Ongen menerangkan, OS-Wifanusa memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat di berbagai medan, baik di sungai, danau, laut maupun di darat. Memiliki lebar sayap 4 meter dan panjang 3 meter dan dilengkapi dengan floating untuk memudahkan operasi di air dan landing gear untuk pengoperasian di darat.

Pesawat ini menggunakan mesin 2 tak berkapasitas 170 cc mampu mengangkat pesawat dengan beban hingga 60 – 70 kg. Untuk lepas landas di air, pesawat ini hanya membutuhkan jarak sejauh 50 meter, sedangkan di darat hanya butuh landasan tanah rata sejauh 30 – 40 meter.

Ia menambahkan, dari segi sistem kendali jarak jauh (UAV System), pesawat ini mampu dikendalikan hingga 100 kilo meter dan menerima gambar video secara real time. OS-Wifanusa pun mampu terbang pada ketinggian 300 meter hingga 5000 meter dengan waktu terbang (endurance) mencapai 5 jam.

Ketika ditanya tentang kesiapan untuk produksi, Ongen mengatakan sanggup memproduksi sebanyak 10-20 unit per tahun. "Kami sudah siap memproduksi PTTA OS-Wifanusa sebanyak 10-20 unit per tahun jika ada yang pesan" katanya.

19.19 | 0 komentar

Nasi Sintesis / Beras Plastik

Pedagang nasi uduk, Dewi Septiani (29 tahun), di Bekasi, yang membeli beras diduga berbahan sintetis segera melakukan pengecekan terhadap kualitas beras yang dibelinya. Beras yang dibelinya sebanyak enam liter itu sudah membuat pelanggan nasi uduknya mulas dan pusing.

"Dari pengamatan saya beras ini tidak lazim. Berasnya tidak memiliki bulir, biasanya bubur kalau sudah dingin bentuknya mengental dan menyatu, tapi kalau ini seperti belum matang," katanya di Bekasi, Selasa (16/5).

Selain bubur, Dewi juga sempat menanak beras itu untuk dijadikan nasi uduk, namun beras tersebut mengeluarkan banyak air dan basah. "Kalau beras biasa meresap air, tapi ini malah mengeluarkan air. Saat dimakan rasanya aneh," katanya.

Menurutnya, bubur yang telah dimasak selama lebih dari satu jam itu tidak menghasilkan bubur halus. "Butirannya justru membesar tapi tidak halus. Biasanya bubur buatan saya halus dan lembut. Ini rasanya aneh di lidah dan sangat lengket," katanya.

Dari ciri tersebut, Dewi pun mencoba mencari tahu jenis beras tersebut melalui internet dan sejumlah pemberitaan. "Ternyata jenis beras yang saya beli per liternya Rp 8 ribu itu mirip sekali dengan ciri beras berbahan sintetis. Kan banyak pemberitaan yang bilang saat ini beras asal Tiongkok masuk ke Indonesia," katanya.

Keanehan itu kemudian membuat ibu satu anak itu memutuskan untuk mengganti lokasi pembelian beras yang sudah setahun menjadi pelanggannya. Ia juga memublikasikan temuan itu melalui media sosial Facebook dan Instagram untuk diketahui masyarakat luas.

"Rencananya saya mau lapor ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), tapi keburu datang orang dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi untuk membawanya ke laboratorium," katanya.

Hingga kini kasus itu masih dalam penanganan Polresta Bekasi Kota dengan memeriksa pelapor serta lima orang saksi dari kios penjualan beras di Pasar Mutiara Gading.

19.07 | 0 komentar

Laporan Kekayaan Enggak Penting Buat Lulung Cs

Mungkin buat para anggota DPRD DKI Jakarta, tak dirasa terlalu penting, meski sebenarnya wajib untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setidaknya anggapan itu yang keluar dari aktivis hukum, Erwin Natosmal Oemar.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak KPK melalui Plt pimpinan KPK, Johan Budi, menyatakan belum menerima laporan kekayaan dari beberapa anggota DPRD DKI, seperti Abraham Lunggana (Haji Lulung), M. Taufik, Triwisaksana, Ferial Sofyan, Syahrial, Asraf Ali, Ongen Sangaji dan Fahmi Zulfikar.

(Baca: Lulung Belum Laporkan Kekayaan ke KPK)

Laporan kekayaan ini dikatakan wajib buat setiap penyelenggara negara macam para anggota DPR RI dan juga termasuk para anggota DPRD.

Sayangnya, jika pun laporan itu tak diserahkan tak ada sanksi untuk mengganjar para anggota penyelenggara negara.

“Haji Lulung (dan para anggota DPRD lain) merasa laporan kekayaan bukan ukuran untuk dinilai para atasan mereka. Menyerahkan laporan kekayaan tidak berpengaruh signifikan buat peningkatan jabatan mereka,” tutur Erwin, peneliti Indonesia Legal Roundtable (ILR) kepada Okezone via telefon.

"Laporan itu hanya sekadar syarat administratif buat jabatan mereka. Sulit mengharapkan mereka menyerahkan laporan itu tanpa ada sanksi tegas. Mungkin lewat revisi undang-undang, bisa menghadirkan sanksi yang menimbulkan efek jera,” tambahnya.

“Dulu sempat ada regulasi bahwa setiap pejabat negara harus menyerahkan laporan kekayaan. Itu jadi syarat wajib untuk naik jabatan juga. Sekarang itu hanya sekadar administratif yang akhirnya tak lagi menaati laporan itu, sumber

21.27 | 0 komentar

Ada 45 negara yang bebas visa saat ini.

Sebanyak 30 negara ditambahkan pemerintah ke dalam daftar bebas visa wisata ke Indonesia. Dengan tambahan tersebut, ada 45 negara yang bebas visa saat ini. Bagaimana kesiapan industri pariwisata dalam negeri?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, Senin malam, 16 Maret 2015, mengaku optimistis bahwa kebijakan ini dapat mempercepat pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sesuai target Presiden Joko Widodo.

"Kami harapkan, dengan membuka bebas visa ini dalam tempo dua hingga tiga tahun bisa meningkat jadi 15-20 juta wisman dari saat ini yang hanya sembilan juta wisman," ungkapnya.

Dia menjelaskan, untuk memastikan pelaku industri pariwisata dalam negeri siap melayani derasnya arus wisman itu, koordinasi dengan otoritas terkait dan pemerintah daerah terus diperkuat.

Dengan demikian, jelasnya, momenum ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Sekarang dari laporan Menteri Pariwisata, seandainya kami meningkat 5-6 juta wisman bertambah kapasitas industri kita masih siap," tegasnya.

Pembebasan visa kunjungan wisata ini, menurut Sofyan, lazim dilakukan di banyak negara. Bahkan, tuturnya, negara sekecil Malaysia pun menerapkan aturan ini ke ratusan negara.

"Contoh Malaysia telah berikan bebas visa ke 154 negara, Thailand lebih dari 60 negara. Kita baru 15 negara, dengan ini jadi 45 negara," tegasnya.

Ke 30 negara baru yang masuk daftar bebas visa wisata yaitu, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, Meksiko, dan Rusia.

Kemudian, Inggris, Jerman, Prancis, Belanda, Italia, Spanyol, Swiss, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Firlandia, dan Polandia. Selanjutnya, Hungaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Afrika Selatan.

"Untuk Tiongkok saja, satu tahun diperkirakan menambah turis dari satu juta ke dua juta. Apalagi, 30 negara yang kami tambah hari ini, makanya lebih banyak lebih baik," ujarnya.

Menkumham Perketat Keimigrasian Hadapi Bebas Visa Bagi 45 Negara

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, mengakui bahwa kebijakan bebas visa pada 45 negara berpotensi menambah jumlah pelanggaran keimigrasian. Dengan alasan itu, ia akan meningkatkan pengawasan keimigrasian di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi.

Salah satu negara yang dianggap Yasonna perlu diwaspadai adalah Tiongkok. Pasalnya, sebelum ada kebijakan bebas visa pada tahun 2014, tercatat ada 3.300 pelanggaran imigrasi yang dilakukan pelancong asal negeri Tiongkok.

"Ini jadi perhatian kita, dan nanti dengan bebas visa akan ada peningkatan pengamanan, peningkatan pemantauan," kata Yasonna, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3/2015).

Yasonna menuturkan, pembebasan visa ini juga berpotensi memperbesar distribusi barang-barang terlarang, seperti narkoba, masuk ke Indonesia. Ia pastikan, tempat pemeriksaan imigrasi di lima titik, yakni di Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Juanda, Bandara Ngurah Rai, Bandara Kualanamu dan Bandara Hangnadim akan ditingkatkan penuh pengawasannya.

"Bebas visanya hanya dari lima TPI (tempat pemeriksaan imigrasi) itu, dan akan kita tingkatkan pengawasannya," ucap Yasonna.

Bebas visa 45 negara
Pemerintah menambah jumlah negara bebas visa dari 15 negara menjadi 45 negara. Kebijakan itu dilakukan untuk menambah cadangan devisa. Dengan pembebasan visa itu, Indonesia menargetkan tingkat kunjungan wisata mancanegara meningkat 1 juta dari yang sebelumnya mencapai 9 juta wisman per tahun.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuturkan, apabila dikonversi ke dalam dollar, total kunjungan wisman itu akan mendatangkan penerimaan negara sebesar 1 miliar dollar AS setiap tahunnya. Hitungan itu didapat dengan asumsi setiap wisman akan memberikan keuntungan bagi negara sebesar 1200 dollar AS.

Arief memaparkan, bebas visa ini diterapkan untuk 45 negara yang tersebar mulai dari Asia, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, hingga Afrika. Negara-negara di Asia seperti Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan. Untuk negara pasifik adalah Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, dan Mexico. Lainnya adalah Rusia, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Spanyol, Swis, Belgia, Swedia, Austria, Denmark, Norwegia, Finlandia, Polandia, Hongaria, Ceko, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Oman dan Afrika Selatan.

Menurut Arief, cara pembebasan visa ini sudah diterapkan lebih dulu oleh Malaysia dan Thailand. Saat ini, jumlah wisman di negeri jiran mencapai 27 juta per tahun sementara Thailand 26 juta per tahun. Penerapan bebas visa ini akan berlaku mulai bulan April 2015. Visa diberikan untuk kunjungan singkat selama 30 hari. Dengan dibukanya pintu untuk 45 negara, Arief mengakui bebas visa serupa belum berlaku untuk turis Indonesia di negara tersebut.

22.11 | 0 komentar

MenPAN Ancam Pemda yang Lakukan Pembangkangan Penerimaan CPNS

JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN-RB), Yuddy Chisnandi mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi bagi daerah yang melakukan pembangkangan terhadap hasil penerimaan CPNS. Ia menegaskan pemerintah daerah tidak bisa menolak peserta CPNS yang sudah dinyatakan lulus seleksi.

"Daerah tidak bisa membangkang, awalnya menyiapkan formasi yang siap diisi namun peserta yang lulus seleksi tidak diterima," ujarnya, Ahad (1/3).

Yuddy melanjutkan, daerah yang diketahui bertindak demikian akan mendapat sanksi karena telah merugikan kepentingan orang lain. Menurutnya, sanksi yang dapat memberi efek jera adalah sanksi yang berkaitan dengan pasokan keuangan ke daerah.

"Instrumen keuangan merupakan instrumen yang cukup efektif bagi kepala daerah untuk dapat meningkatkan disiplinnya," jelasnya.

Ia menjelaskan, pembangkangan bisa saja terjadi jika ada kasus anak pejabat yang tidak lulus seleksi CPNS dan mencoba mencari celah untuk lulus dan ditempatkan di formasi tertentu. Menurutnya kewenangan daerah hanyalah menetapan formasi.

Pengurusan nomor identitas kepegawaian (NIP), tambah Yuddy, tetap dilakukan di pusat. Jika pusat sudah mengeluarkan NIP berarti peserta CPNS sudah sah sebagai aparatur sipil negara.

10.27 | 0 komentar

SMPN 41 DKI Soal UPS Rp 6 M: Kami Tak Pernah Usul, Kayak Gimana Alatnya?

Jakarta - SMPN 41 DKI Jakarta dalam APBD 2015 dicatut sebagai pihak yang akan menerima Uninterruptible Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar. SMPN 41 mengatakan tak pernah mengusulkan UPS itu, bahkan bentuknya saja tidak pernah mengetahui.

Dana Siluman DPRD

"Nggak, kita tidak pernah mengusulkan apalagi sampai Rp 6 miliar seperti itu. Pak Kepala Sekolah juga kemarin bertanya pada saya, 'Gimana nih, sekolah kita diberitain, katanya ngajuin alat sampai Rp 6 miliar'. Jadi Pak kepala sekolah juga tidak tahu menahu," jelas Wakasek Unang Nurahman saat dikonfirmasi detikcom di kantornya, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2015).

Menurutnya, atasannya dan dirinya mengetahui sekolahnya jadi pemberitaan di media massa berkaitan dengan pengadaan UPS itu. Namun, dirinya benar-benar tidak tahu, bahkan penampakan alatnya belum pernah melihat.

"Iya, saya juga baca di beberapa media, cuma kita tidak tahu, emang siapa sih? Ada nggak namanya.. (Penanggung jawab di SMP 41)? Emang UPS itu kaya gimana sih alatnya?" tanyanya balik pada detikcom.

Dia juga mengetahui fungsi alat UPS itu saat membacanya di media massa. "Ya kalau saya baca-baca dan dapat cerita sejenis energi atau daya gitu... bener nggak?" lagi-lagi dia bertanya balik.

Pengadaan UPS ini menjadi berita setelah Gubernur Ahok bersitegang dengan DPRD tentang APBD 2015. Ahok mencium ada oknum DPRD yang mengubah APBD tidak lewat e-budgeting dan memasukkan sejumlah proyek fiktif senilai Rp 12,1 triliun. Untuk pendidikan saja, jumlah proyek fiktif Rp 105 miliar, termasuk pengadaan UPS dan professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp 25,5 miliar.

UPS adalah alat untuk mencegah komputer mati saat listrik turun. Di Jakarta, harga UPS bermacam-macam. Bila hanya untuk menjaga komputer dari listrik turun, harga UPS tak lebih dari Rp 10 juta. Harga-harga itu berdasarkan dari situs-situs penjual barang komputer di kawasan Mangga Dua dan online shop barang elektronik.

Dana Siluman DPRD
Kadisdik Tegaskan Tak Ada Pengadaan UPS untuk 2015, Beda dengan Versi DPRD

Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Arie Budiman berbicara tentang pengadaan Uninterrupted Power Supply (UPS) dan peralatan pendidikan senilai Rp 105 miliar yang tercantum di APBD 2015 versi DPRD. Dia menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan pengadaan UPS dan peranti pendidikan semacam itu.

"Untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain," ujar Arie dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (27/2/2015).

Namun itu adalah APBD versi Pemprov DKI Jakarta. APBD 'buatan' DPRD beda lagi. Menurut Arie, APBD 2015 versi DPRD mencantumkan pengadaan UPS dll sehingga ada perbedaan dengan APBD yang di tangan Ahok. Ahok mencatat ada dana siluman Rp 12,1 triliun diAPBD versi DPRD.

"Makanya itu yang kemudian jadi perbedaan," imbuhnya.

Arie menambahkan, pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak tahu menahu atas APBD versi DPRD. Karena hal tersebut bukan menjadi 'porsi' SKPD.

"SKPD nggak tahu sampai proses (versi DPRD). Bukan menjadi porsi kami. Kita nggak tahu angka Rp 12,1 triuliun itu dari mana. Saya sampaikan untuk 2015 nggak ada (UPS dll)," ucapnya.

Arie kemudian langsung berbicara pada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD atas hal tersebut. "APBD itu kan mencakup seluruh dinas. Konfirmasi ke Bappeda," tuturnya.

Dia juga menegaskan, dia tidak tahu-menahu soal dana siluman pengadaan UPS seharga Rp 5 miliar/sekolah pada 2014 lalu. Karena saat itu dia masih menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI.

Ahok pada Kamis (26/2/2015), mengatakan, ada 'dana siluman' pengadaan UPS untuk 55 sekolah pada 2014. Setiap sekolah dianggarkan Rp 5,8 miliar untuk UPS.

"Sekarang kita lihat saja nih. (Sambil nunjukin berkas) Ini tahun 2014 hampir semua sekolah, kita ada bukti 55 sekolah itu dianggarkan Rp 6 miliar untuk UPS. Yang menang tender ini bisa begitu banyak. Saya kira ini kita lagi selidikin ini jangan-jangan pemasoknya sama. Satu sekolah pasang UPS sampai Rp 5,8 miliar," kata Ahok yang membongkar praktik dana siluman APBD 2014 itu.

Ahok menuding anggota DPRD membuat anggaran versi sendiri tanpa melalui e-budgeting. Banyak program unggulan yang dipotong dan dialihkan menjadi proyek-proyek fiktif. Anggaran abal-abal itu dibuat setelah rapat paripurna yang mengesahkan RAPBD 2015 digelar.

Untuk Dinas Pendidikan saja, proyek fiktif sebanyak Rp 105,876 miliar. Proyek palsu itu itu selain pengadaan UPS adalah proyek pengadaan alat peraga untuk PAUD (Rp 15 miliar), peralatan audio class SD (Rp 4,5 miliar), hingga professional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri (Rp 25,5 miliar).

DPRD DKI Jakarta saat ini berusaha menggulingkan Ahok dengan menggunakan hak angket dengan tuduhan melakukan tindak pidana dan etika. sumber detik

15.48 | 0 komentar

Makin Panas, Ahok Mulai Buka Modus DPRD Mainkan APBD

JAKARTA - Perseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD DKI Jakarta terkait kisruh APBD DKI Jakarta kian memanas.

Pria yang akrab disapa Ahok ini mulai bernyanyi tentang permainan anggaran APBD yang dilakukan DPRD

"Saya buka saja, sebelum e-budgeting, anggota DPRD ini selalu menitipkan semua kepada SKPD, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) harus mengetik untuk dimasukkan dalam APBD. Mereka bebas tanpa dosa tuh," ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (26/2/2015).

Dikatakan dengan memperalat SKPD, seolah-olah yang menyusun anggaran APBD adalah SKPD.

Saat ini SKPD sudah tidak bisa di setir DPRD karena konsekuensinya bisa dipecat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akhirnya DPRD pun melakukannya sendiri. Hal tersebut lah yang terjadi dibalik kisruh APBD saat ini.

"Nah mereka nekat bikin sendiri. boleh tidak DPRD buat sendiri? sejak kapan ada undang-undang yang mengatur dia punya hak anggaran. Kalau hak penganwasan, dia betul. Tapi dia tidak berhak mengisi sendiri," ujarnya.

Ahok mengira munculnya dana siluman Rp 12,1 triliun diinisiasi segelintir anggota DPRD kemudian staf DPRD diminta untuk menyusunnya. Tetapi hingga kini Ahok belum tahu siapa yang memasukkan anggaran siluman tersebut.

"Saya tidak tahu siapa. Tapi tanda tangan semua kok, ketua komisi, wakil ketua komisi, sekretaris tanda tangan semua," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku sudah menyisir asal usul munculnya anggaran siluman. Sehingga kini dirinya tinggal menunggu DPRD menggunakan hak angket.

"Saya tunggu angket dulu, kan belum angket nih, suruh agket dulu dong, biar saya juga angketin dia juga, kan seru kan, sama-sama angketin kan seru begitu loh, kita tinggal hitung-hitungan saja, apa saya masuk penjara, atau anggota DPRD masuk penjara," ucapnya.

Usut Dana APBD 'Siluman', Ahok Rela Pertaruhkan Jabatan Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tak peduli disebut tak beretika karena menuding DPRD DKI memasukkan anggaran siluman ke dalam APBD 2015 sebesar Rp 12,1 triliun untuk membeli peralatan yang kurang penting. Bahkan jika sampai mempertaruhkan jabatannya.

"Berantem aja, gue juga demen... Saya, daripada 12,1 triliun habis buat beli barang-barang gila begitu, lebih baik saya pertaruhkan posisi saya sebagai gubernur," tegas dia di Balaikota Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Ahok mengaku dirinya lebih memilih mempermasalahkan anggaran susupan tersebut, daripada harus memasukkannya dalam APBD demi hubungan baik dengan DPRD DKI.

"Saya harus pilih lebih baik jadi gubernur, baik-baik sama DPRD atau amankan APBD. Kalau saya memilih, lebih baik nggak jadi gubernur asal uang di APBD tidak disusupkan," tandas Ahok.

Untuk itu, mantan Bupati Belitung Timur itu berencana melaporkan perihal anggaran siluman ini ke pihak berwenang untuk dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, anggaran Rp 12,1 triliun itu diusulkan untuk pembelian alat-alat yang menurut dia tidak mendesak. Bahkan penganggarannya tidak mendetil. Bahkan apabila memang dirinya tak mendapatkan gaji karena terhambatnya APBD ini, Ahok mengaku tak peduli.

"Gubernur nggak digaji, nggak apa-apa. Kecil kok gajinya Rp 6-7 juta. Siapa yang mau lapor ke Bareskrim? Ngapain ke kejaksaan? Gue mau kenakan tindak pidana pencucian uang. Kita lihat saja siapa yang masuk penjara nanti," pungkas Ahok.

Kisruh APBD DKI bermula ketika Ahok mengungkapkan adanya dugaan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 usai disahkan oleh DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan yang ada di Jakarta Barat, mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS.

Namun, dari pihak DPRD DKI melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) DKI justru menyebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI telah mencoba menyuap dalam penyusunan APBD DKI 2015 sebesar Rp 12 triliun. (Riz)

Ahok Tunjukkan Bukti Anggaran 'Siluman' dari DPRD DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan bukti 'anggaran siluman' yang disebutnya telah dimasukkan oleh DPRD DKI ke dalam APBD DKI 2015. Langkah ini ia lakukan setelah dirinya terus disebut tak beretika karena menuding DPRD telah menyusupkan anggaran ke dalam APBD yang telah diketok dalam paripurna. Salah satu bukti yang digelontorkannya yakni pagu anggaran Dinas Pendidikan DKI.

"Saya kasih liat kalian contoh yang namanya susupan di Dinas Pendidikan itu ditolak kepala dinas. ‎Tapi di dalam versi tanda tangan mereka (DPRD) keluar angka-angka seperti ini. Pantas nggak beli barang-barang kayak itu sementara sekolah begitu jelek. Itu kan nggak pantas," ujar Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (25/2/2015).

Dia lalu menunjukkan lembaran pagu anggaran yang ditambahkan oleh DPRD DKI. Ada 19 anggaran tambahan di Dinas Pendidikan DKI, yakni: Profesional development for teacher melalu pelatihan guru ke luar negeri senilai Rp 25,5 miliar; Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD senilai Rp 15 miliar; Pengadaan peralatan Audio Class SD senilai Rp 4,5 miliar; Pengadaan peralatan Audio Class SMA/SMK senilai Rp 3 miliar; Pengadaan peralatan Audio Class SMP senilai Rp 3,5 miliar.

Kemudian, Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMK Negeri 1 Jakarta Pusat senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 26 Jaktim senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 29 Jaksel senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 34 Jakpus senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 39 Jakpus senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 5 Jaktim senilai Rp 3 miliar; Pengadaan perangkat sains bidang teknologi rekayasa untuk SMKN 52 Jaktim senilai Rp 3 miliar; serta Pengadaan alat percepatan peningkatan mutu pembelanjaran e-smart teacher education untuk SDN kecamatan Cempaka Putih senilai Rp 4,9 miliar.

Tak hanya itu, anggaran di Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan juga mengalami penambahan. Yakni, Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 37 Rp 6 miliar; Pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) SMPN 41 Rp 6 miliar; Alat peraga elektronika mikrokontrol untuk SMA Rp 3 miliar; Professional Outdoor Audio System (IPM) Rp 4,5 miliar; Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas Rp 4,44 miliar; dan Pengadaan Laboratorium Multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati Rp 4,44 miliar.

Sehingga total 'anggaran siluman' yang dituding Ahok telah disusupkan DPRD DKI ke dalam pagu anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp 105,876 miliar.

"Ini yang dari versi DPRD, makanya saya tolak, makanya nggak mau tanda tangan. Jadi yang model-model gini yang mau dimasukin. Ini yang saya bilang siluman. Liat nih semua. Dari mana coba ini?" tegas Ahok.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menunjukkan anggaran siluman yang ia sebut disusupi DPRD DKI (Liputan6.com/Andi Muttya Keteng)

Padahal seharusnya jika memang ingin menambahkan anggaran untuk pendidikan, seharusnya DPRD mengusulkan dana bagi pembangunan atau perbaikan gedung sekolah di Jakarta. Sebab, 46 persen bangunan sekolah di Jakarta berantakan. Sedangkan, DPRD justru mengusulkan anggaran untuk peralatan yang tak perlu menurut Ahok. Ia mengibaratkan hal ini layaknya membangun sebuah rumah tinggal. Seharusnya bangun dulu rumahnya, baru beli peralatannya.

"Kalau kamu nggak ada duit, lu beli isi (perabotan) apa rumah dulu? Kalau anggota DPRD beli TV dulu, atap rusak nggak apa-apa, itu yang terjadi di Jakarta. Ini sebenarnya ada apa. Ini gila-gilaan," kata Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu bahkan menuding anggaran siluman itu tak hanya terjadi di pagu anggaran Dinas Pendidikan DKI tetapi juga dinas lainnya. Seperti Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Ataupun Dinas Pariwisata. Hal itu lah yang menjadi alasannya ngotot menggunakan sistem e-Budgeting yang bisa mengunci anggaran, sehingga tak ada lagi anggaran siluman.

"Jadi DPRD ini DPRD apaan? Yang tidak beretika Ahok, yang nyolong gini beretika. Coba aja tanya bahasa Indonesia yang baik benar gimana? Ini fakta kok. Ini baru Dinas Pendidikan loh. Belum lagi dinas yang lain. Pokoknya semua total Rp 12,1 triliun rupiah. Ini sudah maling menurut saya. Malingnya sudah keterlaluan," tandas Ahok. (Riz)

Ahok Tunjukkan Bukti Anggaran 'Siluman' dari DPRD DKI

07.36 | 0 komentar

Jakarta di kepung Banjir, PropinsiI Banten tangerang TENGGELAM 3 meter

Banjir di Perumahan Total Persada Tangerang Capai 3 Meter

Tangerang - Hujan yang tak kunjung berhenti sejak 3 hari lalu, membuatbanjir di perumahan Total Persada Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang semakin meninggi. Tak tanggung, hingga kini ketinggian air sudah mencapai 3 meter atau setinggi atap rumah warga.

Air terus meninggi sejak Selasa (10/2/2015) dini hari, mencapai pada ketinggian 3 meter pada saat ini. Sehingga yang semula hanya 400 kepala keluarga yang menjadi korban, kini sebanyak 900 kepala keluarga dari di RW 7 dan RW 8 turut menjadi korban.

Akibatnya ratusan rumah warga yang dekat dengan tanggul Kali Sabi terendam hingga atap. "Hujannya nggak berhenti, jadi luapan air bertambah sekitar pukul 02.00 pagi. Untungnya warga sudah mengungsi sejak kemarin siang," ujar salah seorang warga, Rismawan.

Menurut dia, walaupun ketinggian air mencapai 3 meter, ada juga warga yang memilih bertahan di rumah dibandingkan mengungsi. Mereka umumnya tinggal di lantai 2.

"Ada juga yang di rumah, karena khawatir barang berharganya dicuri," kata Rismawan.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, bersama petugas gabungan dari Damkar, TNI/Polri berkeliling menggunakan perahu karet untuk mengevakuasi warga. Sebab, dikhawatirkan banjir akan terus meninggi.

Hingga kini cuacana di Kota Tangerang dan sekitarnya masih mendung yang disertai hujan berkapasitas rendah.

Ini Prediksi BPBD DKI Soal Daerah yang Akan Mengalami Banjir Januari 2015

Jakarta~ Musim hujan memang belum datang, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mulai melakuka berbagai persiapan untuk ‘menjemput’ musibah rutin di ibu kota Republik Indonesia. Musibah yang dimaksud bisa ditebak, yakni banjir yang berdasarkan pemetaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta akan menyerang 125 kelurahan dan 615 RW.

“Kami memperkirakan ada 125 kelurahan terkena banjir. Paling banyak di Jakarta Barat dan Utara. Kemudian Jakarta Timur dan Selatan jumlahnya seimbang,” ungkap Bambang Surya Putra yang menjabat sebagai Kepala Seksi Informasi BPBD DKI Jakarta.

Lebih rinci, Bambang Musyawardana yang menjabat sebagai Kepala BPBD DKI Jakarta menyatakan jika kawasan Jakarta Utara dan Jakarta Barat menjadi tempat paling rawan digenangi banjir.

“Paling banyak di wilayah Barat dan Utara. Kemudian Selatan dan Timur. Selatan dan Timur seimbang,” ucap Bambang Musyawardana.

Berdasarkan penuturan petugas BPBD DKI Jakarta, puncak musim penghujan diperkirakan akan terjadi pada bulan Januari 2015. Selain 125 kelurahan, daerah yang dilalui Kali Ciliwung, Kali Angke, Kali Krukut dan Kali Sunter juga diprediksi akan terendam banjir. Namun, hal itu masih perkiraan dari BPBD DKI Jakarta. Pasalnya, hingga saat ini BPBD DKI Jakarta belum mendapat informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait curah hujan.

Apabila curah hujan lebih besar dari tahun- tahun sebelumnya, pihak BMKG akan melaksanakan TMC (teknologi modifikasi cuaca).

“Kalau curah hujan lebih besar, kami akan melaksanakan TMC (teknologi modifikasi cuaca) untuk mengurangi curah hujan,” lanjut Bambang Musyawardana.

Sebagai informasi, BPBD DKI telah menganggarkan dana sebesar 20 miliar rupiah untuk melaksanakan TMC jika memang dibutuhkan.

21.28 | 0 komentar

Saat Tewas Kecelakaan, Putri Diana Tengah Hamil Anak Dodi Al Fayed?

Sebuah pertunjukan teater kembali mengungkap dugaan miring mengenai keluarga kerajaan Inggris. Setelah menyebut Harry bukan anak kandung Pangeran Charles, kini Putri Diana diklaim tengah mengandung ketika tewas kecelakaan.

Teori kontroversial mengenai kehidupan sang mendiang putri diangkat dalam sebuah produksi teater bertajuk 'Truth, Lies, Diana'. Pertunjukan dibuka sejak Jumat (9/1) lalu di London.

Jon Conway, sang sutradara yang sekaligus ikut bermain dalam teater mengklaim menulis berdasarkan transkrip pemeriksaan resmi kematian sang putri. Begitu juga dengan bocoran dokumen resmi dan wawancara dengan mantan kekasih Diana, James Hewitt dan seorang pelayan, Paul Burrell.

"Yasser bilang padanya dengan bahasa Arab, 'Aku tak percaya dengan berita yang ada. Apa kau sedang bertugas?' Lalu ia bilang, 'Ya, ya. Apa? Dia sedang hamil?'" ujar karakter Rose, seorang petugas forensik yang mengaku bertemu dengan dokter yang mengurus Diana.

"Dokter lain bilang pada Yasser ia melihat janinnya dan diminta untuk merahasiakannya. Yasser bilang, 'Ya, bayangkan seorang ibu masyarakat Inggris hamil 'bayi Muslim''," lanjutnya.

Ditulis dalam situs resmi Conway, menurutnya publik pantas mengetahui kenyataan pahit tersebut. "Aku menyebutnya kata-D, karena tak ada satu pun yang ingin bicara mengenai hal itu," ungkapnya.

Margaret Holder, seorang penulis kerajaan, menyebut drama yang ditulis Conway adalah sebuah omong kosong. Ia menilai sang sutradara hanya ingin mengangkat namanya melalui kisah kontroversial tersebut.

"Kupikir ini semua akan menempatkannya kembali menjadi sorotan. Ia seperti bilang pada produser program reality show di TV, 'Halo, aku di sini.' Semua ini hanya omong kosong, hanya permaian," tuturnya, dikutip dari Daily Mail, Rabu (14/1/2015). sumber detik

Lady Diana Disebut Tewas dalam Kondisi Hamil

Jakarta - Banyak kontroversi menyebutkan penyebab meninggalnya Lady Diana pada 31 Agustus 1997. Salah satunya, Diana sedang mengandung anak dari Dodi Al Fayed ketika ia meninggal. Putri Diana tewas karena kecelakaan mobil yang terjadi di jalan terowong Pont de l'Alma, Paris. Ketika kecelakaan terjadi, Diana sedang bersama Dodi Al-Fayed.

Seperti diketahui umum, kebersamaan Diana dengan pria keturunan Arab tersebut yang jadi teman hidup Diana, paska bercerai dengan Pangeran Charles, merupakan penyebab kecelakaan yang merenggut wanita cantik tersebut. Kini, fakta baru muncul ketika West End memutar teater yang bercerita mengenai kontroversi kehidupan dan kematian Diana.

Dalam malam pembukaan pemutaran teater yang berlangsung Rabu, 7 Januari 2015, 'faksi' Truth, Lies, Diana (Kebenaran, Kebohongan, Diana), seperti dilansir Dailymail pada Minggu 11 Januari 2015, merilis di antara tuduhan yang ditayangkan pada teater tersebut. Teater ini berpusat pada seorang penulis drama fiksi yang menyelidiki kematian Diana. Penyelidikan tersebut kemudian menemukan bahwa Diana sedang hamil bayi dari Dodi Al Fayed ketika ia meninggal.

Jon Conway, sebagai sutradara hadir dalam acara tersebut. Ia menyebutkan bahwa menulis cerita berdasarkan transkrip kematian sang putri, bocoran dokumen resmi dan wawancara dengan mantan kekasihnya James Hewitt dan Butler Paul Burrell.

Walaupun klaim mengenai kehamilan Diana tidak dibenarkan oleh pemeriksaan resmi, Jon Coway memberikan bukti testimoni dari mantan pacar seorang dokter di rumah sakit Pitié-Salpetriere—tempat Diana meninggal. Testimoni tersebut mengatakan bahwa mantan pacar dari dokter tersebut, benar memberi dokumen bocoran mengenai otopsi meninggalnya Diana. (Baca: Pernikahan Kate Middleton Diperkirakan Kalahkan Lady Diana)

Dalam drama tersebut diperlihatkan 'Rose', seorang perwira forensik Inggris, yang mengklaim bahwa dokter Yasser—dokter yang memeriksa Diana saat itu memanggil dokter lain. Dokter lain yang dipanggil oleh dokter Yasser mengatakan, bahwa Diana sedang hamil bayi muslim, tetapi ia tidak mau dokter Yasser mengatakan kepada orang lain. “Ya, bayangkan bahwa, The king of england's mother, hamil bayi Muslim," kata dokter tersebut dalam teater. (Foto : Para Selebriti Ini Memerankan Tokoh Penting)

Ketika ditanyai mengapa Rose dan Yasser memilih untuk diam pada saat kematian Diana, jawabannya adalah untuk melindungi karir mereka pada saat itu. Walaupun begitu, mereka mengatakan, "sekarang adalah waktunya untuk kebenaran."

Selain kehamilan Diana, drama tersebut menceritakan bahwa Hewitt mengklaim Diana menemukan Pangeran Charles berselingkuh dengan Camila Parker Bowles beberapa hari sebelum pernikahan mereka, dan ia ingin membatalkan pernikahannya. sumber tempo

18.55 | 0 komentar

Asuransi Korban AirAsia Harus Full, Risma Siapkan Tim Ahli

Risma Dambaan Pemimpin di seluruh Indoneisa ( inilah watak islam sejati)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sedang menyiapkan tim ahli asuransi, sebagai langkah mendampingi terus menerus keluarga korban AirAsia QZ8501.

"Terus terang saya tidak pernah membayangkan kejadian ini (AirAsia QZ 8501). Saya dampingi keluarga sejak hari pertama, hari pertama sangat kacau, AsirAsia juga enggak siap, semua kebutuhan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Surabaya," kata Risma, ketika ditemui di Menara Merdeka, Jakarta, Jumat (9/1/2015).

Setelah hari pertama selesai, Risma menyiapkan ahli asuransi, karena klaim asuransi yang diterima ahli waris korban harus diterima seutuhnya, tanpa ada pemotongan apapun terkait biaya pemakaman dan lainnya.

"Saya tidak mengerti asuransi, jadi saya siapkan ahli asuransi dalam menangani klaim asuransi keluarga korban," tegas dia.

Selain ahli asuransi, dia menegaskan, pihaknya menyediakan ahli psikolog dan psikiater. Agar meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga korban AirAsia.

"Kami berikan juga psikolog dan psikiater, demi dampingi keluarga korban AirAsia," tutup Risma.

sumber metronews

07.54 | 0 komentar

Lurah yang Baru Dilantik Ahok Minta Pungli Rp 300.000

PEMIMPIN RAKYAT SEJATI, Joko widodo, Risma, Ahok, Ganjar

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku mendapatkan laporan mengenai adanya salah satu lurah yang menyuruh stafnya melakukan pungutan liar kepada warga yang mengurus surat-surat di salah satu kantor kelurahan. Padahal, lurah tersebut adalah pejabat hasil perombakan massal yang baru dilantik pada 2 Januari yang lalu.

"Masih ada lurah yang suruh stafnya minta surat rekomendasi ahli waris Rp 300.000. Dia lupa kalau sekarang staf sudah berani lapor langsung ke saya. Ini kurang ajar banget, padahal baru dilantik tanggal 2 Januari kemarin," kata Ahok saat memberikan kata sambutan dalam acara pembukaan kembali Patung Arjuna Wijaya, Minggu (11/1/2015) sore.

Ahok mengatakan, laporan tersebut ia terima langsung dari staf yang bersangkutan. Ia menilai, staf tersebut adalah orang jujur. Karena itu, ia menyatakan sangat percaya bahwa laporan tersebut benar.

"Saya sudah pernah sampaikan kepada para staf, kalau Anda tidak berani melawan atasan Anda yang korupsi, Anda menghina saya karena saya sudah pasang badan untuk Anda," ujar Ahok.

Menurut Ahok, ia sudah menyampaikan laporan tersebut ke Sekretaris Daerah Saefullah untuk segera ditindaklanjuti. Apabila memang benar terbukti, ia ingin agar pejabat tersebut segera dicopot dari jabatannya alias distafkan.

"Saya sudah minta Sekda untuk distafkan, enggak ada urusan. Lebih baik salah menstafkan orang daripada salah membiarkan dia terus korupsi. Kalau salah stafkan ya sialnya cuma di dia, bukan di orang DKI," ucap Ahok. sumber kompas

07.29 | 0 komentar

Biografi Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti wanita super

JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-M. Jusuf Kalla mengangkat wanita yang tak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Siapa dia?

Dikutip Bisnis dari laman resmi Maskapai Penerbangan Susi Air, Minggu (26/10/2014), disebutkan Susi Pudjiastuti merupakan pemilik sekaligus CEO Susi Air.

Dia lahir di Pangandaran, Jawa Barat pada 15 Januari 1965. Susi merupakan pengusaha dan pemilik PT ASI Pudjiastuti Marine Product yang merupakan perusahaan pengekspor hasil perikanan. Dia juga pemilik PT ASI Pudjiastuti Aviation yang merupakan maskapai penerbangan Susi Air.

Tercatat, Susi mengawali bisnis maskapai penerbangan pada 2004 setelah sebelumnya dia menjadi eksportir perikanan dengan memiliki 2 unit pesawat. Pada 2013 lalu, Susi Air telah berkembang dengan memiliki 49 unit pesawat yang menghubungkan ratusan rute penerbangan di kota-kota terpencil di Tanah Air.

Susi Air memiliki berbagai armada tipe pesawat seperti Cesna Grand Caravan, Pilatus PC-06 Porter, dan Piaggio P180 Avanti. Tercatat, Susi Aie mempekerjakan 175 pilot asing dari 179 pilot.

Pada 2012 lalu, Susi Air meraup pendapatan mencapai Rp300 miliar dan telah melayani lebih dari 200 penerbangan perintis di Indonesia.

Susi yang lahir dan besar di Pangandaran ternyata hanya memiliki ijasah SMP. Dia memang sempat mengenyam pendidikan SMA di Yogyakarta, namun dikeluarkan pada saat kelas II SMA.

Pada 1983, Susi mengawali bisnis sebagai pengepul ikan di Pantai Pangandaran. Perkembangan bisnisnya terbilang pesat sehingga dia mendirikan pabrik pengolahan ikan pada 1996 dengan nama PT ASI Pudjiastuti Marine Product.

Pesawat yang dibeli seharga Rp20 miliar tadinya hanya untuk mengangkut produk lobster dan ikan segar kemudian berubah setelah terjadi Tsunami Aceh pada 2004.

Cessna Susi tercatat menjadi pesawat pertama yang mencapai lokasi bencana untuk mendistribusikan bantuan kepada para korban yang berada di wilayah terisolir. Akhirnya, istri dari mekanik pesawat asal Jerman Christian Von Stombeck itu mengubah arah bisnis dengan mendirikan maskapai penerbangan.

Berikut jabatan yang diduduki Susi Pudjiastuti:

1. CEO of PT. ASI Pudjiastuti (Marine).
2. CEO of PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air).
3. CEO of PT ASI Pudjiastuti Flying School (Susi Flying School).
4. CEO of PT ASI Geosurvey.
5. Board of Advisor of HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia).
6. Independent Environmental Activist.
7. Ketua Komite Pembangunan UKM Kadin Indonesia

Berikut penghargaan yang diterima Susi Pudjiastuti:

1. People of The Year 2013; by MNC Group Newspaper (Koran Sindo), 2014.
2. Award For Innovative Achievements, Extraordinary Leadership and Significant Contributions to the Economy; APEC Women and the economy summit (WES),
3. U.S; by APEC, 2011.
4. Ganesha Widya Jasa Aditama Award; by Institut Teknologi Bandung, 2011.
5. The Indonesian Small & Medium Business Entrepreneur Award; by Ministry of Cooperative & SMEs, 2010.
6. Sofyan Ilyas Award, by Ministry of Marine Affair and Fisheries, 2009.
7. The Best Indonesia Berprestasi Award; by PT. Excelcomindo Pratama, 2009.
8. Saudagar Tatar Sunda, by KADIN of West Java, 2008.
9. Tokoh Wanita Inspiratif Penggerak Pembangunan, by Governor of West Java, 2008.
10. Award for Economics, Inspiring Woman Award for Economics; by Metro TV, 2006.
11. Pelopor Ekspor Ikan Laut; by Governor of West Java, 2005.
12. Young Entrepreneur of the Year; by Ernst and Young Indonesia, 2005.
13. Primaniyarta Award for Best Small & Medium Enterprise; by President of RI, 2005.
14. Pelopor Wisata; by West Java Department of Culture & Tourism, 2004.
15. Purwa Citra Priangan, Peningkatan Kehidupan Nelayan; by Pikiran Rakyat, 2004.

20.59 | 0 komentar

Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional.

Pengumuman nama-nama menteri itu dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014) pukul 17.30 WIB. Jokowi memanggil 34 menteri satu per satu.

Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri (41%) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.

Sebelum pengumuman nama-nama menteri ini, Jokowi mengatakan bahwa komposisi kabinet adalah 16 dari parpol dan 18 dari profesional. Namun komposisi ini berubah saat diumumkan hari ini.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

1. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
2. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly (PDIP)
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
4. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDIP)
5. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin (Hanura)
6. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri (PKB)
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
9. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
10. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
11. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir (PKB)
12. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
13. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)
14. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan profesional:

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
8. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
9. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
10. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
11. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
12. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
13. Menteri BUMN : Rini M Soemarno
14. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
15. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
18. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
20. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

sumber;detik

19.55 | 0 komentar

Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pemotretan bersama 34 menteri Kabinet Kerja yang baru dilantik di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014.
sumber; TEMPO

19.46 | 0 komentar

Jokowi-JK Resmi Jadi Pemenang Pemilu

JAKARTA - Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla resmi menjadi presiden dan wakil presiden terpilih Indonesia 2014-2019.

Kepastian tersebut usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dimohonkan Prabowo-Hatta.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva saat membacakan sidang putusan di ruang sidang utama MK, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Dengan demikian, legalitas kemenangan Jokowi-JK mendapat penguatan dari putusan MK mengingat putusan MK adalah final dan mengikat.

Sebelumnya, melalui SK KPU Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 jo Keputusan KPU nomor 536/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dalam SK tersebut pasangan nomor urut satu atau Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 62.576.444 atau 46,85 persen sementara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh 70.997.833 atau 53,15 persen suara.
sumber;yahoonews

22.17 | 0 komentar

SBY Diminta Jelaskan soal Beredarnya Surat Keputusan DKP Terkait Prabowo

Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal mengharapkan para mantan petinggi TNI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka suara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari ABRI.

Syamsu menyampaikan hal itu ketika ditanya tentang beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo. Surat tersebut beredar luas di media sosial.

Syamsu memang tidak memastikan surat tersebut asli atau tidak. Agar tidak menjadi polemik, menurut Syamsu, maka sebaiknya mereka yang meneken surat tersebut menjelaskan ke publik.

“Yang tanda tangan itu semua, jelaskan saja,” kata Syamsu saat ditemui usai menghadiri sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Dalam dokumen yang beredar, surat berklasifikasi rahasia itu ditandatangan para petinggi TNI kala itu. Di antaranya, Subagyo HS sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Susilo Bambang Yudhoyono, Agum Gumelar, Djamari Chaniago, Ari J Kumaat, Fahrul Razi dan Yusuf

Kartanegara.

Syamsu mengakui bahwa dirinya memang tidak duduk di DKP. Namun, ia mendapat informasi bahwa Prabowo memang diberhentikan. “Dicopot, diberhentikan,” ucap Syamsu.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil sidang DKP diketahui bahwa Prabowo telah melakukan pelanggaran. Hanya, kata Syamsu, mestinya Prabowo dibawa ke pengadilan.

“Karena DKP itu bukan penegak hukum, harusnya ke pengadilan,” ucapnya.

Surat yang disebut Keputusan DKP beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut tertulis bahwa keputusan DKP dibuat pada 21 Agustus 1998.

Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan Perwira TNI.

Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, Bangsa dan Negara.

"Sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka Perwira Terperiksa atas nama Letnan Jenderal Prabowo Subianto disarankan dijatuhkan hukum adminstrasi berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan," demikian isi surat tersebut.
sumber; kompas

09.43 | 0 komentar

Jadi Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Bawaslu akan Panggil Ali Masykur Musa

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) akan memanggil Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Nasrullah, mengatakan Ali Masykur diduga melanggar peraturan karena menjabat sebagai Dewan Pakar tim kampanye Prabowo-Hatta.

"Di undang-undang memang ada pelarangan ketua dan ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Ini fatal," ujar Nasrullah saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (2/6/2014).

Ali, yang ikut dalam konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, diduga melanggar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal yang dilanggar adalah Pasal 41 ayat (2) bunyi (b) menyebutkan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan ketua, wakil ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk itu, Bawaslu akan mengagendakan memanggil Ali untuk memintai keterangan tentang keterlibatannya dalam tim kampanye Prabowo-Hatta.

sumber; tribunnews

07.51 | 0 komentar

Anak Capres Prabowo Gay, Urus Keluarga Saja Tak Beres

Untuk mengurusi masalah besar seperti negara itu bisa dilihat dari keluarganya. Bila keluarganya bagus termasuk anak-anaknya maka mengurus negara akan baik.

Berdasarkan informasi yang berkembang, Prabowo dan istrinya Titiek Soeharto bercerai. Padahal dalam agama Islam, cerai merupakan tindakan yang dibenci Tuhan. Untuk mengurusi masalah keluarga saja, Prabowo gagal apalagi mengurusi negara?

Anak Prabowo satu-satu, Didit Hediprasetyo mempunyai penyimpangan seksual. Ia dikabarkan seorang gay alias suka sesama pria.

Didit mempunyai profesi sebagai perancang busana. Ia tinggal di Perancis dan kabarnya sudah punya pacar asli Perancis. Kebanyakan pria yang berprofesi perancang busana, salon mempunyai perilaku seksual menyimpang yaitu menyukai sesama jenis alias gay.

sumber;kompasiana

20.33 | 0 komentar

Dewan Masjid Indonesia Dukung Jokowi-JK

Kontribusi Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) diakui pengurus DMI cukup signifikan. Dengan besarnya peran JK selama ini di DMI membawa pengaruh bagi anggota DMI terkait posisi JK yang sekarang menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo (JK).

Ketua DMI Ahmad Bagja tak menepis kecenderungan DMI yang mendukung JK. Tentunya, ujar dia, DMI mengharapkan JK bisa menang bersama Jokowi pada pemilu presiden 9 Juli nanti. "Iya kita berharap dan mendoakan supaya Pak JK yang terpilih. Unsur NU dan Muhammadiyah yang ada di DMI juga ada yang mendoakan," kata Ahmad saat berbincang dengan detikcom, Jumat (23/5/2014).

Ahmad mengakui kedekatan JK sebagai ketua umum DMI paling tidak secara emosional dan psikologis membawa pengaruh pada jajaran pengurus dan anggota DMI dalam menentukan pilihan capres-cawapresnya. "Memang tidak ada imbauan atau seruan dari DMI untuk mencoblos Pak JK," ujarnya.

Ahmad, yang juga menjabat Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menuturkan DMI berharap kalau JK terpilih nanti bisa semakin banyak memberi kontribusi kepada DMI. Selama ini JK sudah membawa banyak perubahan perbaikan fungsi dan peran masjid yang tak hanya sebagai tempat ibadah.

"Pak JK juga membawa perubahan manajemen masjid yang inovatif, termasuk juga soal pengaturan suara azan. Pak JK sudah memberi spirit yang baik untuk masjid di Indonesia," kata dia. "Kalau terpilih sebagai capres diharapkan bisa lebih lagi untuk meningkatkan kemakmuran masjid-masjid."

Lebih jauh Ahmad menyebutkan jumlah masjid yang tergabung di bawah DMI mencapai 800 ribu yang tersebar di seluruh Tanah Air. "Itu yang tercatat dengan asumsi satu desa satu masjid. Riilnya bisa jutaan jumlahnya," ungkap dia. Masjid-masjid tersebut ada yang dari unsur ormas Islam seperti Muhammadiyah, NU dan yang lain-lainnya.
sumber;detik

15.20 | 0 komentar

kaos

Menu Blog

Favorit Saya

kaos seragam

SitusJual Beli online