kaos

Kabinet Kerja Jokowi: 14 Menteri dari Parpol, 20 Profesional

Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja. Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional.

Pengumuman nama-nama menteri itu dilakukan di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/2014) pukul 17.30 WIB. Jokowi memanggil 34 menteri satu per satu.

Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri (41%) berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDIP, 4 nama dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri dari Hanura, dan 1 orang dari PPP. Sementara itu, ada 20 menteri (59%) yang berasal dari kalangan profesional dengan berbagai latar belakang.

Sebelum pengumuman nama-nama menteri ini, Jokowi mengatakan bahwa komposisi kabinet adalah 16 dari parpol dan 18 dari profesional. Namun komposisi ini berubah saat diumumkan hari ini.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

1. Menteri Dalam Negeri : Tjahjo Kumolo (PDIP)
2. Menteri Hukum dan HAM : Yasonna H Laoly (PDIP)
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
4. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDIP)
5. Menteri Perindustrian : M Saleh Husin (Hanura)
6. Menteri Ketenagakerjaan : Hanif Dhakiri (PKB)
7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
8. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
9. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
10. Menteri Agama : Lukman Hakim Saifuddin (PPP)
11. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi : M Nasir (PKB)
12. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
13. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)
14. Menko Bidang Polhukam : Tedjo Edy Purdijatno
Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan profesional:

1. Menteri Sekretaris Negara : Praktino
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago
3. Menko Bidang Kemaritiman : Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan : Ignasius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata : Arief Yahya
7. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral: Sudirman Said
8. Menteri Luar Negeri : Retno Lestari Priansari Marsudi
9. Menteri Pertahanan : Ryamizard Ryacudu
10. Menteri Komunikasi dan Informatika: Rudiantara
11. Menko Bidang Perekonomian: Sofjan Djalil
12. Menteri Keuangan : Bambang Brodjonegoro
13. Menteri BUMN : Rini M Soemarno
14. Menteri Perdagangan : Rachmat Gobel
15. Menteri Pertanian : Amran Sulaiman
16. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
17. Menteri Kesehatan : Nila F Moeloek
18. Menteri Sosial : Khofifah Indar Parawansa
19. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yambise
20. Menteri Kebudayaan dan Pedidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan

sumber;detik

19.55 | 0 komentar

Kabinet Kerja

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat pemotretan bersama 34 menteri Kabinet Kerja yang baru dilantik di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014.
sumber; TEMPO

19.46 | 0 komentar

KPK: Uang haji yang dikorupsi total Rp 1,7 Triliun

Nilai kerugian negara akibat dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013 mencapai sekitar Rp 1,7 triliun.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, angka tersebut baru perhitungan awal dan masih bisa berubah lantaran penyidikan terhadap tersangka kasus ini, Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, masih berlangsung.

"Kalau keseluruhan itu Rp 1,7 (triliun), itu hitungan awal yang masih perlu dipertajam lagi, bisa konstan, bisa nambah, bisa kurang," kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas seperti dikutip Antara, Kamis (10/10).

Busyro menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain. Untuk mengungkap tersangka lain, lanjut Busyro, butuh setidaknya dua alat bukti. Busyro menegaskan, terungkapnya tersangka baru, hanya tinggal menunggu waktu saja.

" Yang sudah (tersangka) satu, supaya tidak hanya satu saja, karena ini guritanya ada, kami belum bisa menentukan segera menahan Pak SDA (Suryadharma Ali), kemudian belum bisa menentukan tersangka. Nanti kalau sudah ada dua alat bukti untuk yang lain-lain, itu tinggal soal waktu saja. Tapi ketika nanti cukup kelengkapan atas dua bukti yang ada itu, menggambarkan guritanya strukturalitas dari kasus itu, maka akan segera kami tahan," ungkap Busyro.

Masalah pengumpulan keterangan itu menurut Busyro terkait dengan lokasi kejadian perkara yang berada di Arab Saudi. Hal ini, menurut Busyro membutuhkan tambahan waktu.

"Ini kan terkait dengan locusnya, itu sebagian di Arab Saudi. Kalau ke sana (Arab Saudi) itu terikat dengan MLA (Mutual Legal Assistance), sementara antara KPK dengan Arab saudi belum ada MLA, tapi kami sudah melangkah melalui Kemlu (Kementerian Luar Negeri) yang di Timur Tengah," jelas Busyro.

Busyro menambahkan tersangka tersebut dapat berasal dari pihak swasta maupun penyelenggara negara.

"Swasta belum ada indikasi yang kuat ke sana, jika nanti swastanya dalam perkembangan ada, swasta bisa kami proses juga kami periksa," ungkap Busyro.

Hingga saat ini, kata Busyro, KPK masih fokus mendalami peran panitia pengadaan haji, transportasi, catering dan pemondokan terutama ke pemondokan.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Badan Penyelenggara Ibadah Haji, pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dugaan pelanggaran tersebut mencakup anggara dari sejumlah beberapa pokok yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi yang mencapai Rp1 triliun pada 2012-2013.

Suryadharma Ali sudah mundur dari jabatannya pada 26 Mei 2014, disusul dengan mundurnya Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu pada 28 Mei 2014.

sumber;Merdeka.com

00.18 | 0 komentar